• Admin FLLAJ
• 09 Agustus 2022 09:00
• 408

Selasa, 9 Agustus 2022, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo mengadakan Konsultasi Publik dengan pengampu kepentingan masyarakat yang turut mengundang Kepala DPUPR Kab. Wonosobo, Kepala DINSOS PMD Kab. Wonosobo, Kepala DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo dan segenanap tokoh masyarakat Desa Kagungan Kecamatan Kepil yang dilaksanakan di balai Desa Kagungan Kegiatan Konsultasi Publik Denga Pengampu Kepentingan Masyarakat pada Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Ruas Jalan Kapulogo - Batas Magelang.

Sosialisasi tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Kagungan dan diteruskan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo yang membahas tentang Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) secara singkat. Konsultasi Publik terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Ruas Kapulogo - Batas Magelang sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kepil. Setiap pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah kedepannya akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat dengan turut mengundang konsultan yang bertanggungjawab.

(Baca Juga : Pelaporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan Pemeliharaan Rutin oleh DPUPR)

BAPPEDA menjadi pengisi paparan pertama yang dibuka dengan penjelasan terpilihnya Wonosobo dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dikarenakan adanya kawasan pariwisata Dieng yang memiliki akses yang mumpuni ke Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berdasar dari salah satu masukan masyarakat dalam kegiatan di kantor Kecamatan Kepil berkaitan nama kegiatan (Kagungan - Batas Magelang) yang dianggap kurang tepat dikarenakan lokasi perbaikan tidak sesuai dengan nama kegiatan telah dilakukan refisi dan akan mulai diemplementasikan dalam kegiatan berikutnya. Permohonan peningkatan status jalan Wonosobo - Magelang telah diajukan oleh Pemerintah Wonosobo dan Pemerintah Magelang, namun cukup disayangkan mendapatkan hasil penolakan dari Pemerintah Profinsi dikarenakan terkendala oleh terbatasnya anggaran Pemerintah Provinsi untuk saat ini. Proses pendanaan PHJD sendiri awalanya dibebankan kepada anggaran milik Pemerintah Daerah sendiri yang kedepannya akan mendapatkan reimburse (dana rembes) sesuai dengan hasil penilaian dari Pemerintah Pusat. Dalam program ini Pemerintah Daerah dapat memberikan dana sebesar 20% dari kebutuhan dekarenakan ketersediaan APBD yang terbatas. PHJD sendiri memiliki Anggaran sebesar 31,5Milyar Rupiah dengan total panjang jalan 37,72km yang terdiri dari 3 ruas jalan yaitu jalan Kapulogo - Batas Kabupaten, Sapuran - Kaliwiro dan Jalan Rake Watumalang. PHJD sendiri telah berjalan sejak 2019 dan Kabupaten Wonosobo ikut serta dalam program ini pada tahun 2021-2023.

Pemaparan ke-dua proyek Kapulogo - Batas Magelang diisi oleh perwakilan dari DPUPR yang diawali dengan pennyampaian rambes tahun 2021 sebesar 97% yang awalnya ditargetkan 85%. Dalam program PHJD terdapat 3 ruas jalan utama yang akan dikembangkan yaitu Jalan Kapulogo (2,87 km / 4,9m), Jalan Sapuran - Kaliwiro (21 km / 4 m) dan Jalan Rute Watumalang (13,35 km / 4 m). Dalam proyek ini tidak semua ruas jalan mengalami pembaharuan atau rekontruksi hal ini sesuai dengan hasil penilaian melalui KMRS. Proyek Kapulogo - Batas Magelang dimenangkan oleh PT. Rowo Makmur dengan CV. Alva Gemilang Semarang sebagai pengawas. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 90 hari dengan pemantauan ketat seperti bahan, Alat, kemiringan dll. Penambahan lebar jalan sebesar 1m pada masing-masing lajur sepanjang 2,4km dengan ketebalan 15cm. Taklupa juga penambhan 2 titik ZOSS di SD Randusari dan SMP Randusari serta penanaman pohon sepanjang jalan pelaksanaan proyek dengan ketentuan 40 pohon untuk setiap 1km.

DISPERKIMHUB (FLLAJ) sebagai pemateri ke-tiga menjelas lebih mendalam terkait PHJD kepada para undangan dan memperkenalkan FLLAJ sebagai divisi dibawah DISPERKIMHUB sebagai wahana koordinasi antara instansi penyelenggara lalulintas dan angkutan jalan yang terdiri dari penyelenggara pemerintah dan non-pemerintah. Penyelenggara pemerintah antara lain DPUPR yang bergerak dibidang tataruang dan penyelenggaraan, DISPERKIMHUB yang bergerak dibidang fasilitas jalan dll dan untuk non-pemerintah diwakili oleh Jurnalis, pemerhati lingkungan dll. Taklupa juga menjelaskan secara terperinci terkait adanya FLLAJ dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Pemaparan terakhir terkait tentang penyediaan aduan masyarakat yang telah dipermudah salah satunya dengan penyediaan aduan melaluai media elektronik seperti Website dan WA FLLAJ (beserta dengan contoh proses pengisisan aduan). Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan cara mengakses Bank Data yang terletak di Menu Bar Media di Website FlLLAJ Kabupaten Wonosobo (https://fllaj.wonosobokab.go.id/download). Semua hal ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi jalan yang berkeselamatan.

Pemateri terakhir diisi oleh perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo yang membahas tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Gender Equality and Social Inclusion (GESI) dan Infrastruktur Responsif Gender secara singkat. Pengarus Tamaan Gender (PUG) tujuan utamnya adalah mengurangi kesenjangan antara setiap gender seperti halnya yang terdampak pada perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas dll. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) berfokus pada bagaimana setiap anggaran yang telah disediakan dapat memberikan manfaat yang adil untuk semua gender. Gender Equality and Social Inclusion (GESI) bertujuan untuk membuka faktor kesenjangan yang sudah terbentuk antara lain akses yang mudah didapat oleh setiap masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam semua kegiatan yang dilakukan dan juga ikut serta dalam pengontrolan kegiatan.Infrastruktur for all adalah landasan awal tujuan ini dengan point-point materi antara lain setiap pembangunan dapat dapat dimanfaaatkan oleh semua kalangan, memberikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pagi pengguna, memberikan layanan dasar bagi pengguna untuk seluruh kelompok masyarakat dan ramah lingkungan. Dan pada akhirnya setiap hasil dari kegiatan dapat dimanfaatkan secara penuh dan nyaman oleh semua golongan tanpa mengenyampingkan gender yang ada di lingkungan masyarakat. Harapan dari solsialisasi ini adalah setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Wonosobo kedepannya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur responsif gender.

---

---

Agenda Lainnya

1.	PERBUP RAK LLAJ Kab. Wonosobo
2.	POBL DPUPR Kab. Wonosobo 2023
3.	VII. Kegiatan Monev Paket Kontrak PHJD 2023
4.	IX. Draf Rencana Aksi Keselamatan
5.	IV. Laporan Review P/KRMS
Selengkapnya

• Artikel (17)
• Kegiatan (94)