• Admin FLLAJ
• 25 Juli 2022 08:30
• 551

Senin, 25 Juli 2022, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo mengadakan Konsultasi Publik dengan pengampu kepentingan masyarakat yang turut mengundang Kepala DPUPR Kab. Wonosobo, Kepala DINSOSPMD Kab. Wonosobo, Kepala DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo. dan segenanap tokoh masyarakat Desa Selomanik yang dilaksanakan di balai Desa Selomanik Kegiatan Peningkatan Kapasitas tentang Prinsip Infrastruktur Responsif Gender pada Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Ruas Jalan Sapuran - Kaliwiro.

Sosialisasi tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Selomanik dan diteruskan dengan pembahsan pertama dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo yang membahas tentang Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) secara singkat. Konsultasi Publik terkait Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Ruas Jalan Sapuran - Kaliwiro sebelumnya telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kalibawang, dari konsultasi tersebut diharapkan Gender Equaliti and Sosial Inklusi (GESI) mulai dapat terakomodir ataupun paling tidak dipertimbangkan, menimbang dari kultur yang berbeda disetiap wilayah Kabupaten Wonosobo seperti halnya daerah Kapulogo dan sekitarnya yang sudah terbiasa dengan GESI dibandingkan daerah-daerah lain yang masih menganggap hal tabu diharapkan dari semua kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini perwakilan DPPKBPPPA melakukan pemapaparan terkait Pengarus Utamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Gender Equaliti Sosial Inklusi (GESI) dan Infrastruktur Responsif Gender secar singkat. Harapan dari solsialisasi ini adalah setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Wonosobo kedepannya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur responsif gender.

(Baca Juga : Pengamanan dan Pengaturan Lalu Lintas dalam acara Khoul Kyai Bangun yang ke-2 dan Khitanan Massal dan Pawai Budaya)

DISPERKIMHUB (FLLAJ) sebagai pemateri kedua menjelas lebih mendalam terkait PHJD kepada para undangan dan memperkenalkan FLLAJ sebagai divisi dibawah DISPERKIMHUB sebagai wadah masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait pelayanan jalan agar kedepannya menjadi semakin membaik. Taklupa juga menjelaskan secara terperinci terkait adanya FLLAJ dalam Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Pemaparan terakhir terkait tentang penyediaan aduan masyarakat yang telah dipermudah salah satunya dengan penyediaan aduan melaluai media elektronik seperti Website dan WA FLLAJ (beserta dengan contoh proses pengisisan aduan). Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan cara mengakses Bank Data yang terletak di Menu Bar Media di Website FlLLAJ Kabupaten Wonosobo (https://fllaj.wonosobokab.go.id/download).

Pemateri ketiga disis oleh DINSOS yang membahas tentang inklusi sosial, inklusi sendiri adalah lawan kata dari eksklusif yang bermakna terbatas ataupun khusus. Inklusi sosial adalah kondisi dimana setiap individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi, pelayanan kesehatan maupun akses untuk setiap fasilitas pembangunan hal ini juga didukong dengan adanya deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights yang merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Masalah kesejahteraan sosial  utamanya terletak pada kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitasan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan dan keterpencilan. Materi berikutnya terkait PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Pemerintah khususnya Kabupaten Wonosobo berjanji akan terus berusaha agar lingkungan inklusif dapat terwujud setiap aspek masarakat dapat menikmati, mengawal dan berpartisipasi dalam setiap program yang dimiliki pemerintah daerah khususnya dalam kegiatan pembangunan jalan.

Pemaparan terakhir proyek Sapuran - Kaliwiro diisi oleh perwakilan dari DPUPR yang diawali dengan pennyampaian rambes tahun 2021 sebesar 97% yang awalnya ditargetkan 85%. Dalam program PHJD terdapat 3 ruas jalan utama yang akan dikembangkan yaitu Jalan Kapulogo (2,87 km / 4,9m), Jalan Sapuran - Kaliwiro (21 km / 4 m) dan Jalan Rute Watumalang (13,35 km / 4 m). Pemenang tander untuk proyek Sapuran - Kaliwiro telah terpilih pada bulan mei dan proyek pengerjaan telah berjalan, begitu pula dengan proyek jalan Reke Watumalang telah terpilih pada bulan Juni. Dalam acara ini pembahasan lebih terfokus pembangunan jalan Sapuran - Kaliwiro secara terperinci yakni penjelasan ditail tentang proses penilaian sebelum pembangunan (bertujauan untuk menentukan tindakan dalam perbaikan jalan), ukuran pelebaran jalan, proses perbaikan jalan dan penilaian dalam sebelum, saat dan setelah perbaikan jalan. Sampai tanggal 24 Juli progres perbaikan jalan sudah mencapai 46% yang awalnya ditargetkan 13%, untuk pemeliharaan jalan sudah mencapai 64% dengan target awal 73%. Pemerintah juga menempatkan personil konsultan di lapangan untuk memantau proses perbaikan salah satu contoh yang diperhatikan adalah suhu minimal hotmix dengan suhu 35°C dan persiapan pihak pemenang tender dalam kegiatan perbaikan kedepannya. Ditutup dengan permintaan peningkatan peran masyarakat dalam proses perbaikan jalan.

---

---

Agenda Lainnya

1.	PERBUP RAK LLAJ Kab. Wonosobo
2.	POBL DPUPR Kab. Wonosobo 2023
3.	VII. Kegiatan Monev Paket Kontrak PHJD 2023
4.	IX. Draf Rencana Aksi Keselamatan
5.	IV. Laporan Review P/KRMS
Selengkapnya

• Artikel (17)
• Kegiatan (94)